by

Doctoral Thesis, Universitas Islam Sultan Agung

Kelompok sasaran rumah tangga berpenghasilan Rp 1.700.000 – Rp 2.500.000 memiliki komposisi terbesar dalam penyaluran KPR bersubsidi selama tahun 2004 – 2009. Semua jenis pekerjaan lebih dominan memilih kelompok rumah dengan harga Rp 41.500.000 – Rp 55.000.000; (2) Daerah Depok memiliki NPL yang rendah sepanjang tahun 2004-2009. Golongan pekerjaan karyawan swasta memiliki NPL yang tinggi dan demikian juga untuk kelompok penghasilan Rp 1.000.000 – Rp 1.700.000 serta Rp 1.700.000 – Rp 2.500.000. KPR bersubsidi berdasarkan kelompok harga rumah menunjukkan NPL yang tinggi pada kelompok harga rumah Rp 28.000.000 – Rp 41.500.000 dan Rp 41.500.000 – Rp 55.000.000; (3) peubah yang berpengaruh terhadap terjadinya kredit macet KPR bersubsidi di daerah di daerah Jakarta dan Bogor adalah penghasilan, persentase uang muka, dan tenor. Sebelum masa krisis moneter banyak bank di Indonesia yang beroperasi dalam rangka melaksanakan salah satu tugasnya yaitu mengawasi dan melayani nasabah dalam menerima penyimpanan dana masyarakat dari berbagai bentuk, menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang memerlukan baik dalam rangka mengembangkan usahanya maupun untuk keuangan pribadi dan melaksanakan berbagai jasa yang diperlukan masyarakat dalam kegiatan perdagangan dan pembayaran dalam negeri maupun luar negeri. Serta layanan jasa lainnya seperti menerima pembayaran telepon, pembayaran listrik, transfer, dan jual beli valuta asing.

Selain Bank BTN, kini banyak bank penyalur KPR seperti bank-bank BUMN, bank swasta nasional, hingga bank asing yang siap membiayai KPR. Secara umum NPL kelompok harga rumah berdasarkan jenis pekerjaan pada tiap daerah menunjukkan bahwa golongan pekerjaan karyawan swasta memiliki tingkat NPL yang tinggi untuk kelompok harga rumah Rp 28.000.000 – Rp 41.500.000 dan Rp 41.500.000 – Rp 55.000.000. Pemilihan harga rumah berdasarkan kelompok penghasilan pada tiap daerah di Jabodetabek menunjukkan persamaan yaitu semua kelompok penghasilan masih cenderung memilih kelompok harga rumah Rp 41.500.000 – Rp 55.000.000 dan Rp 28.000.000 – Rp 41.500.000. Secara umum NPL pemilihan harga rumah berdasarkan kelompok penghasilan pada tiap daerah menunjukkan kecenderungan tingkat NPL yang tinggi pada tahun 2004-2005 dengan golongan penghasilan Rp 1.000.000 – Rp 1.700.000 untuk kelompok harga rumah Rp 28.000.000 – Rp 41.500.000. Daerah Depok menunjukkan tingkat NPL yang rendah bila dibandingkan dengan daerah lainnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari database Kementerian Perumahan Rakyat yang telah mendapatkan KPR bersubsidi pada tahun 2004-2009. Penyaluran KPR bersubsidi berdasarkan lokasi debitur menunjukkan daerah Bekasi merupakan daerah yang paling banyak menerima KPR bersubsidi yaitu sebesar 44%, dan yang terendah adalah Depok sebesar 2%. Daerah Depok memiliki persentase kredit macet terendah selama enam tahun dengan tingkat NPL di bawah 5% sedangkan daerah lainnya memiliki kecenderungan yang sama yaitu tingkat NPL yang tergolong tinggi pada tahun 2004 – 2007, dan semakin rendah pada tahun 2008 – 2009. Komposisi penyaluran KPR bersubsidi berdasarkan jenis pekerjaan debitur (tahun 2004-2009) pada masing-masing daerah Jabodetabek menunjukkan bahwa golongan pekerjaan karyawan swasta memiliki porsi terbesar untuk semua daerah dan golongan pekerjaan wiraswasta menerima penyaluran KPR bersubsidi yang terendah.

Baca Juga :  √ 20 Software Desain Rumah PC Offline Ringan Untuk Pemula

was by GSA  DEMO.

Berdasarkan data penyaluran KPR bersubsidi tahun 2004-2009 di daerah Jabodetabek diperoleh bahwa hampir seluruh daerah memiliki tingkat NPL di atas 5%. Daerah Depok merupakan satu-satunya daerah dengan tingkat NPL rendah (dibawah 5%) mulai tahun 2004-2009. Menurut ketentuan Bank Indonesia menjelaskan bahwa batas maksimum NPL adalah 5%. Permasalahan NPL dalam penyaluran KPR bersubsidi ini akan menjadi bahan dasar untuk melakukan penelitian dalam mengetahui bagaimana gambaran penyaluran KPR bersubsidi pada tahun 2004-2009 dan profil debitur yang menyangkut risiko kredit macet dengan cakupan daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebagai daerah penelitiannya. Bank Tabungan Negara (Persero) juga memberikan layanan simpanan dalam bentuk Tabungan, Giro, Deposito dan Kredit. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) merupakan salah satu bank yang berbentuk Badan Usaha Mlik Negara (BUMN) yang ada di Indonesia berorientasi pada kegiatan operasionalnya dalam bentuk fasilitas kredit, yaitu pembiayaan proyek pembangunan perumahan rakyat atau dikenal dengan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) BTN. 8211; alur informasi tersendiri dalam proses pelaksanaannya, sistem komputerisasi dalam pengerjaanya serta penataan data yang tersusun rapih menambah daya tarik bagi penulis untuk melakukan penelitian. 8211; kegiatan intern yang diperlukan untuk menunjang aktifitas perbankan, Surat Perintah Membayar (SPM) adalah salah satunya.

Dengan adanya SPM kegiatan intern perbankan lebih terbantu disamping itu SPM bisa dijadikan sarana pengontrol siklus pengeluaran keuangan. 1. Menilai pengendalian intern, penilaian sistem pengendalian intern merupakan assessment tingkat aktivitas (activity level), yaitu reviu terhadap proses tertentu untuk mengidentifikasi risiko dan meyakinkan kecukupan pengendalian dalam kegiatan operasi, pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap ketentuan/peraturan, dan pengamanan asset. Lalu dalam era tahun 2018 hingga sekarang diterapkan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) Untuk mendukung terciptanya pasar pembiayaan yang berkeadilan, diperlukan akses ke pendanaan jangka panjang secara berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis regresi logistik. Dari latar belakang tersebut maka penulis merumuskan masalah bagaimana Pelaksanaan Asuransi dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah pada Bank Perkreditan Rakyat Kencana Graha Batam, bagaimana proses pengajuan dan pembayaran klaim pada Asuransi Kepemilikan Rumah pada Bank Perkreditan Rakyat Kencana Graha Batam. Setelah penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol pada 21 Juli 2006, PT LMS belum menyetor performance bond atau jaminan pelaksanaan. Akad adalah perjanjian dalam proses KPR yang sama-sama harus ditaati oleh bank dan pemohon/nasabah. Metode penulisan yang digunakan oleh penulis dalam laporan tugas akhir ini adalah Metode Deskriptif.

Baca Juga :  Hotel Singapura-Indonesia Bersiap Sambut Travel Bubble

About Author: Eva Susanti

Gravatar Image
Eva Susanti adalah nama penanya. Gadis yang kini berusia 28 tahun sudah tertarik dengan psikologi . Kini Ia bekerja di salah satu Penerbit Buku Pendidikan di Yogyakarta. Di luar kerja, Ia lebih memilih menghabiskan waktu produktif menulis buku.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed